Kepala Desa, Bikin Teknologi Tepat Guna dari Dana Desa.
Masyarakat pedesaan sebenarnya bisa
memanfaatkan peluang dana desa untuk
pembuatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). Namun, kendalanya belum
ada pemetaan potensi sumber daya lokal desa.
Hal itu diungkapkan Ivan Syahri Rangkuti, Kepala Sub
Direktorat Teknologi Tepat Guna, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi kepada Tribun usai Semiloka Teknologi Tepat Guna di
Hotel Hakaya, Rabu (20/7/2016).
Dikemukakan, sesuai aturan Menteri Desa prioritas
penggunaan dana desa 70 persen untuk pembangunan fisik dan 30
persen untuk pemberdayaan desa.
Yang terjadi, seperti termasuk desa- desa di
Kalimantan Timur masih berpatokan pada pembangunan infrastruktur secara
menyeluruh.
"Buat saya sebenarnya gunakan dana desa 100
persen tidak masalah. Tidak apa-apa, sepanjang dana desa yang
digunakan tidak diselewengkan. Peruntukannya betul-betul untuk masyarakat desa
setempat," tutur Ivan.
Ia mengusulkan, desa sebaiknya gunakan dana desa sebesar
30 persen untuk pemberdayaan masyarakat desa berbasis teknologi yang nantinya
bisa dipakai dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa.
"Misalnya buat mesin teknologi pengolah hasil panen.
Pembuatan mesinnya dari dana desa, tapi
hasil karya orang-orang desanya. Nanti mesinnya dipakai buat badan usaha yang
nanti bisa memutar ekonomi masyarakat desa itu sendiri," katanya.
Menurut Ivan, perlu ada pemetaan potensi sumber daya
lokal desa agar masyarakat desa mengetahui apa yang akan dikerjakan sesuai
dengan prospeknya.
Jika masyarakat nelayan, tentu saja buat teknologi tepat guna yang berkaitan untuk daya
dukung kelancaran produksi hasil kelautan.
Kita harus bisa mengubah keunggulan
komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Jangan lagi bergantung pada bantuan
hibah, yang membuat kita kesannya itu dana yang dipakai untuk konsumtif, tidak
produktif," katanya.
Ivan menambahkan, dana hibah dipakai untuk hanya
konsumsi. Berbeda dengan dana desa yang
produktif, pasti akan diputar lagi bisa lebih menambah nilainya.
"Tiap pemerintah kabupaten bisa ikut terlibat mensosialisasikan hasi-hasil yang diciptakan oleh desa. Kita galakkan satu desa satu produk," tuturnya.